BANJARMASIN, Swara Baswara – Kapolri Jenderal Polisi, Suyudi Ario Seto menerbitkan surat edaran resmi yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku di lingkungan kerja, tetapi juga mencakup aktivitas di luar lingkungan kerja kepolisian.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang dikeluarkan di Jakarta pada 30 Oktober 2026.
Selain anggota kepolisian, aturan ini secara tegas melarang tamu dan pengunjung menggunakan vape selama berada di seluruh area kerja Polri, mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes), Polda, Polres, hingga Polsek.
Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan bahwa perangkat vape kini kerap disalahgunakan oleh bandar narkotika sebagai sarana peredaran narkotika cair, termasuk zat Etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Perermenkes Nomor 15 Tahun 2025.
Bahkan, ditemukan indikasi keterlibatan Pegawai Negeri pada Polri dalam peredaran maupun penggunaan zat tersebut.
”Secara kasat mata, cairan biasa sulit dibedakan dengan cairan yang telah dicampur narkotika, seperti sabu cair, ganja cair, Etomidate, maupun Ketamine,” demikian poin dalam edaran tersebut.
Selain ancaman penyalahgunaan narkotika, kebijakan ini juga didasari oleh temuan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menunjukkan dampak buruk kesehatan bagi pengguna vape, di antaranya risiko diabetes akibat penurunan insulin serta gangguan paru-paru pada 92 persen sampel.
Uap atau aerosol dari rokok elektrik juga dinilai membahayakan kesehatan orang di sekitar serta merusak profesionalitas, estetika, dan norma kesopanan dalam pelayanan publik.
Dalam penegakannya, Pegawai Negeri pada Polri yang melanggar aturan ini akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan disiplin dan kode etik profesi yang berlaku.
Sementara itu, tamu dan pengunjung yang kedapatan menggunakan vape di area kepolisian akan diberi teguran serta diminta mematikan dan menyimpan perangkatnya.
