BANJARMASIN, Swara Baswara — Polda Kalsel resmi menahan Kepala Desa Sebamban Lama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, berinisial S. Sang kades tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi dana tali asih dari perusahaan yang merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp9,06 miliar.
Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Theodorus Priyo Santosa, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga terkait adanya dugaan penyelewengan dalam pengelolaan kas desa.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalsel.
”Kasus ini berawal dari laporan warga Desa Sebamban Lama mengenai dugaan korupsi dana tali asih,” ujar Theodorus dalam konferensi pers di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan hasil audit BPKP, S diduga menyelewengkan dana tali asih yang bersumber dari sejumlah perusahaan di wilayah Sebamban Lama sejak kurun waktu 2017 hingga 2022, dengan total kerugian negara menembus angka Rp9,069 miliar.
Kepala Unit 3 Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalsel, AKBP Amin Rovi, menambahkan bahwa penyidik telah memeriksa sebanyak 24 orang saksi dari berbagai pihak serta mengamankan sejumlah dokumen perjanjian dan nota kesepahaman sebagai barang bukti.
Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat desa justru disalahgunakan oleh tersangka untuk keperluan pribadi.
”Dana itu seharusnya digunakan untuk kepentingan desa, tetapi pelaku menggunakannya kebanyakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Amin.
Saat ini, berkas perkara kasus korupsi tersebut dinyatakan telah lengkap (P-21). Pihak kepolisian menjadwalkan pelimpahan tersangka beserta seluruh barang bukti kepada pihak kejaksaan pada pekan depan untuk proses hukum lanjutan.
Atas perbuatannya, tersangka S dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
